Kamis, 12 Januari 2012

Enam Solusi Parpol Agar Tidak Mbalelo di Setgab

"Selama ini pertemuan di setgab itu sangat formalistis dan sangat elitis, dan seharusnya yang dilibatkan di setgab itu juga pimpinan partai di tingkat lain termasuk anggota dewan, pimpinan fraksi, pimpinan komisi,"Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Bima Arya Sugianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada enam solusi untuk mengevaluasi partai politik yang tergabung sebagai anggota koalisi agar tidak lagi memunculkan kekisruhan seperti yang terjadi belakangan ini.

Hal itu dimunculkan oleh Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Bima Arya Sugianto. Enam solusi tersebut dirumuskan olehnya untuk meminimalisir banhkan menghentikan kekisruhan yang terjadi didalam anggota partai koalisi dan mencegah agar partai-partai koalisi tersebut tidak bandel kepada ketua koalisi dalam hal ini adalah presiden Yudhoyono.

"Pertama adalah, bagaimana meknaisme pembuatan keputusan di setgab atau di Koalisi itu dirumuskan untuk disepakati dan harus betul-betul diamankan oleh para anggota partai koalisi dan sifatnya mengikat. Nah koalisi ini bukan hanya semata power sharing tapi juga idea sharing, artinya itu semua gagasan-gagasan di perdebatkan lalu dijalankan diparlemen itu pointnya," ujar Bima saat ditemui usai acara diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/3/2011).

Selanjutnya, menurut Bima adalah Setgab atau koalisi harus menyepakati program-program tahunan, di awal Bima menuturkan seharusnya program tersebut disepakati dan bukan hanya sifatnya reaktif dan elitis.

"Kesepakatan tersebut juga seharusnya terjadi di parlemen, yang menandatangani pakta koalisi tersebut juga bukan hanya ketua partai saja melainkan juga ketua fraksi, agar ada kejelasan bahwa parlemen juga ikut berkoalisi. Karena selama ini, hal tersebutlah yang menjadi titik lemah selama ini dalam berkoalisi," katanya.

Berikutnya, lanjut Bima, harus ada beberapa pertemuan di internal setgab dengan melibatkan pimpinan partai di tingkat lain, termasuk anggota dewan, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi.

"Selama ini pertemuan di setgab itu sangat formalistis dan sangat elitis, dan seharusnya yang dilibatkan di setgab itu juga pimpinan partai di tingkat lain termasuk anggota dewan, pimpinan fraksi, pimpinan komisi," jelasnya.

Poin tersebut harus dilakukan agar tidak hanya terjadi pada level top down yang sifatnya instruktif tetapi juga terjadi butom-up, atau sifatnya aspiratif.

"Supaya pola tersebut juga bisa memastikan agar isu-isu kerakyatan itu bisa masuk ke ranah koalisi dan setgab," jelas Bima.

Mantan pengamat Politik ini menambahkan bahwa pernyataan resmi setgab yang seharusnya diatur melalui juru bicara yang disepakati, dan tidak bisa setiap orang itu bisa berbicara atas nama setgab, dan ini, menurutnya, harus jelas sikap politik dari presiden Yudhoyono untuk menentukan siapa juru bicara setgab tersebut.

"Dan yang keenam dan ini yang terakhir, dan ini tentatif tapi rasanya layak untuk dikaji jika ada pakta politik yang dilanggar, sanksinya apa? Ya tentunya sanksi yang berat tentunya harus keluar dari setgab," tandasnya.


View the original article here



www.KaskusMedia.blogspot.com

jika diwebsite ini anda menemukan artikel dengan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis mohon untuk berkenan menghubungi kami di sini agar segera kami hapus.
◄ Newer Post Older Post ►
 

© BBC.WEB.ID Powered by Blogger